RESUME BUKU
CITA-CITA PENDIDIKAN INDONESIA
BAGIAN PERTAMA :
PEMIKIRAN PENDIDIKAN
Bab 1. Pemikiran dan Kritikan Atas Pemikiran Pendidikan Paulo Freire.
1. Sejarah Hidup Freire
Paulo Freire adalah putra Brasil yang lahir pada tanggal 19 september, 1921. Tepatnya di daerah Recife sebelah timur laut Brasil. Freire terlahir dari kalangan yang sangat demokratis, menghargai dialog dan memperluas kesempatan kepada setiap anggotakeluarga untuk mengemukakan ekspresi pribadi masing-masing sehingga kemudian tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang sangat terbuka, menghargai pendapat orang lain dan selalu mengedepankan dialog.
Salah satu teorinya dalam pendidikan yang paling masyhur adalah bahwa pendidikan untuk manusia memanusiakan manusia. Teori ini lebih condaong kea rah filosofi eksistensialisme yang berusaha menggagas konsep manusia dan seluk beluk persoalan yang melingkupinya.
Karena pemikirannya yang kritis, tokoh humanism ini sangat aktif dalam menulis sehingga lahirlah beberapa karya tulinya. Diantaranya EDUCATION AS THE PRACTICE FOR FREEDOM, PEDGOGY OF THE OPPRESSED, EDUCATION FOR CRITICAL CONSCIOUSNESS dan PEDAGOGY OF HEART.
2. Pikiran-pikiran Pendidikan Freire
Pendidikan Kritis
Freire adalah tokoh pendidikan yang anti imperialism eksploitasi sekaligus penindasan, bagimy, tidak bias ditolerir sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Freireberpendapat bahwa pendidikan adalah untuk “memanusiakan manusia”. Dalam memahami kerangka filasfat Freiresebaiknya kita terlebih dahulu menirut pada akar persoalannya yang paling mendasar dari buah pikiranya. Freire dengan menggunakan pendekatan humanis membangun konsep pendidikannya mulai dari konsep manusia sebagai subyek aktif.
Posisi pengajar dan peserta didik oleh Freire dikatagorikan sebagai subyek “yang sadar”. Artinya kedua posisi ini sama-sama berfungsi sebagai subyek dalam prose pembelajaran. Peranan guru hanya mewakili dari seorang teman yang baik bagi muridnya. Adapun posisi realitas dunia menjadi medium atau obyek “yang disadari”. Disinilah manusia belajar dari hidupnya. Dengan begitu manusia dalam konsep pendidikan Freire mendapati posisi subyek aktif. Manusia kemudian belajar dari realitas sebagai medium pembelajaran.
Dalam kondisi social kau terpinggirkan terdapat beberapa karakter khas yang kemudian melahirkan persoalaan kompleks. Penindasan adalah salah satu di antaranya yakni ketika otoritas penguasa lebih dominan dan mengekploitasi manusia tanpa keadilan sedikit pun. Untuk mengubah kondisi social masyarakat tertindas itukah, Freire menggagas gerakan “penyadaran”. Sebagai usaha membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan bisu yang selalu menakutkan.
Maksud dari gerakan penyadaran ini adalah agar manusiabisa menh\genal realitas sekaligus dirinya sendiri. Manusia bias memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dengan kritis.
Dalam hal ini Freire memetakan tipologi kesadaran manusia dalam empat katagori:
Kesadaran Magis merupakan jenis kesadaran paling determinis. Seorang manusia tidak mampu memahami realitas sekaligus dirinya sendiri.
Kesedaran Naif adalah jenis kesadaran yang sedikit berada diatas tingkatannya disbanding dengan sebelumnyakesadaran naïf dalam diri manusia baru sebatas mengerti namun kurang bias menganalisa persolan-persoalan sosial yang berkaitan dengan unsure-unsur yang mendukung suatu problem social.
Kesadaran Kritis adalah jenis paling ideal di antara jenis kesadaran sebelumnya kesadarn kritis bersifat analitis sekaligus praktis.
Kesadaran Tranformative adalah puncak kesadaran dari kesadran kritis. Dalam istilah lain kesadaran ini adalah “kesadannya kesadaran”. Orang makin praktis dalam merumurkan persoalaan.
Alat Perlawanan
Paulo Freire mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan dari pandangan mendasarnya yang banyak dikritik orang yaitu bahwa dunia hanya terbagi atas 2 kelompok : kelompok penindas dan kelompok tertindas. Setiap orang pastilah menjadi bagian dari salah satu kelompok entah dia si penindas ataukah si tertindas.
Freire berpendapat bahwa dalam pendidikan, peserta didik tidak boleh dipahami sebagai obyek tersendiri yang harus digarap dan diisi oleh pendidik. Dalam istilah Freire, sisitem pendidikan seperti itu disebut system bank, di mana peserta didik adalah tabungan dan terdidik sebagai penabung. Pandangan tentang pendidikan semacam ini pada prakteknya cenderung bersifat otorite dan menhalangi kesadaran peserta didik untuk berkembang.
Dengan demikian, pendidikan harus berorientasi mengarahkan manusia pada pengenalan akan realitas diri dan dunianya dengan melibatkan dua unsur yakni pengajar dan pelajar disatu pihak sebagai subyek sadardan realitas dunia di pihak lain sebagai obyek tersadari.
Butiran-butiran pemahaman yang membangun filsafat pendidikan Freire dapat di jekaskan sebagai berikut : Manusia tidak hanya berada di dunia, tetapi juga berinteraksi dengan dunia dimana ia berada. Di dalam situasi keberadaanya tersebut, manusia harus memiliki kesadaran kritis yang diarahkan pada realitas sehingga terjadi interaksi ketika manusia menanyai, menguji dan menjelajahi realitas tersebut.
Dalam penerapanya dalam kurikulum Freire mengusulkan kurikulum yang bertolak belakang dari realitas konkret peserta didik dan yang muatannya mampu menumbuhkan kesadaran kritis.
Pendidikan Masyarakat Kota
Buku Freire, Pendidikan Masyarakat kota merupakan rangkuman diaog seputar dunia pendidikan dan Paulo Freire sebagai narasumber atas dialog tersebut. Membicarakan pendidikan dan juga sekolah secara kritis. Sebuah studi kasus yang mengambil fokusnya di Negara Brasil, tepatnya di kota Sao Paulo yang pernah mengalami kebangkrutan dalam hal ini pendidikan pada dasarwarsa 1990-an. Paulo Freire juga menekankan perlu adanya keadilan dalam mengakses pendidikan. Manajmen, kurikulum dan operasional pendidikan serta perangkat organisasi tersurat menjadi fokus pembicaraan oleh Paulo.
Pendidikan Masyarakat Kota yang semula memiliki judul aslinya Pedagogy of the city, memiliki ruang pembahasannya. Pertama, pendidikan yang membebaskan untuk masyarakat urban kotemporer. Kedua, refleksi tentang pengalaman bersama tiga pendidikan. Epilog dan postkrip-nya mengambil tema, meninjau ulang pendidikan di Sao Paulo.
3. Kritikan Atas Pemikiran Freire
Para sarjan kita telah sepakat secara penuh bahwa yang dimaksudkan dengan pendidikan kritis ialah seluruh gagasan yang pernah dikembangkan oleh Paulo Freire. Apa yang telah di gagas olh Freire bukan semata-manat sebatas wacana pendidikan saja. Namun lebih jauh Freire telah mengguanakan pendekatan filosofis yang kemudian membangun paradugma pendidikan kritis.
Bab 2. Pemikiran Pendidikan John Dewey dan Relevansinya dengan Indonesia
1. Sejarah Hidup Dewey
John Dewey, lahir 1859 di Burlington, Vermont dan wafat 1952, adalah filosofi Amerika dan dianggap pendidik paling terkemuka pada masanya. Meraih doctor filsafat dari John Hopkins University, ia mengajar di University of Michigan, University of Minesota, University of Chicago, Columbia Universitydan berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Karya-karyanya di bidang pendidikan, antara lain, Democracy and Education, Logic dan Experience and Education.
2. Pemikiran Pendidikan dewey
Demokrasi Pendidikan
John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyampaikan pesan revolusioner : masyarakat yang demokratis harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya serta kualitas pendidikan yang sama. Hakikat pendidikan yang demokrasi adalah kemerdekaan. Tujuan pendidikan dalamsuatu Negara yang demokrasi adalah membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan dan berbagai “perbudakan”lainnya.
Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga Negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting.
Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideology non-demokrasi. Berdasarkan catatan, John Dewey diprediksikan bahwa di masa depan, sekolah merupakan sebuah miniature masyarakat demokratis.
Komunitas
John Dewey menyatakan bahwa demokrasi adalah yang paling bermoral, paling masuk akal dan paling cocok untuk dunia modern. Lebih terlihat sebagai seorang pragmatis keyimbang utopis, pandangan dan gagasan Dewey melihat komunitas terbangun dari ikatan-ikatan yang secara rumit saling berkaitan melalui komunikasi. Dewey mngamati bahwa “masyarakat tidak terus ada karena penyebaran, karena komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi.
Gagasan Dewey tentang komunitas juga menyangkut partisipasi tatkala individu-individu berkerja sama, memasuki “aktivitas orang lain’ dan “ mengambil peran dalam upaya nersama dan kerja sama” maka mereka sedang ber[partisipasi dalam pengembangan komunita.
Dalam salah satu tulisannya yang berjudul My pedagogic Creed, Dewey meyakini bahwa seluruh pendidikan adalah suatu proses partisipasi setiap individu dalam suatu kesadaran persaingan social. Proses ini umumnya telah diwarisi peserta kekuatan mereka. Melalui proses pendidikan tanpa sadar ini, setiap individu secara bertahap berbagi dengan sumber-sumber moral dan pengetahuan dalam kehidupan manusia.
Lebih jauh Dewey menyatakan bahwa factor psikologis dan social terkait secara organic dalam proses pendidikan. Dalam pandangannya, pendidikan tidak bias memihak salah satu dari dua unsure yang paling terkait atau mementingkan salah satu dari yang lainny.
3. Relevansi Atas Pendidikan di Indonesia
Pertama, pemerataan infrastuktur dan suprastruktur pendidika.di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan.
Kedua, perubahan system pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini amat memungkinkan pihak sekolah untuk bereksplorasi, baik dalam program maupun kurikulum yang benar-benar kontekstual, yaitu berdasarkan pada kebutuhan anak didik dan menyatu dengan budaya dan karakter setempat.
Ketiga, proses pendidikan dikalanhan yang holistic juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat. Dengan demikian , proses pendidikan tidak dapat dikotakkan dalam pendidikan formal blaka tetapi perlu dibuat system pendidikan berkesinambungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat.
Bab 3. Pemikiran pendidika Paul Belanger : Masyarakat Belajar
Paul Belanger berpendapat, peningkatan permintaan terhadap pendidikan sepanjang kehidupan, didorong oleh kenaikan dalam tingkat pesekolahan di semua Negara. Selanjutnya munculnya system pendidikan sepanjang hidup akibat dari tekanan social baru yang diciptakan oleh : krisis pekerjaan, pencarian identits budaya dan upaya mempertanyakan pola untuk terlaksananya demokrasi liberal.
Terhadap masalah ini, Belangerberkomentar pada tiga focus tema : (1) transformasi hubungan antara pelatiah permulaa, pendidikan orang dewasa dan lingkungan belajar. (2) dinamika internal, yang bersifat fundamental dari transformasi sekarang pada suasana pendidikan, (3) perubahan iklim politik dari pendidikan sepajang hayat.
1. Transformasi hubungan antara ketiga Komponen pendidikan sepanjang hayat.
Latihan permulaan.
Dalam hal ini pengertian pendidikan merupakan suatu proses yang berlanjut yang berasal dari pengakuan bahwa belajar berlangsung seumur hidup.
Pendidikan orang dewasa.
Dalam hal ini transformasiyang terjadi pada suasana pendidikan yang terkait, bukan hanya dengan perubahan yang mempengaruhi pelatihan permulaan, tetapi juga keberhasilan pendidikan orang dewasa sekarang ini.
Lingkungan belajar.
Dalamhal ini harus dipahami, pendidikan bukanlah hanya sekedar pendidikan. Sebab lingkungan rumah, sekolah, dan tempat kerja di mana warga belajar menghayati kehidupannya tidak bias diabaikan karena masalah ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan didalamnya.
2. Dinamika internal yang bersifat fundamental dari transformasi suasana pendidikan
Pertentangan antara permintaan dan persediaan
Masalah ini harus perhatikan dua hal : (1) adanya ledakan permintaan akan pendidikan orang dewasa dan tranformasi yang menyertai tidak mengarah pada peerkembangan yang sesuai dengan tanggapan biasa dan lembaga yang menyediakannya.
(2) hubungan antara permintaan social dan tanggapan pendidikan, jauh daro sekedar proses keseimbangan yang adaptif membawa serta ke permukaan kepentingan yang berbeda-beda dan memerlukan perundingan atau negoisasi social.
Penganekaragaman tanggapan
Saat kita sedang menyasksikan penganekaragaman para pemberi pelatihan berkelanjutan. Harus dipahami bahwa pelatihan bukanlah sekedar pendididkan terlembaga. Namun harus perhatikan : terdapat suatu dinamika yangbekerja antara persekolahan dan alternative pendidikan, sebagai suatu dinamika yang didasarkan pada saling melengkapi, juga suatu proses perubahan, mempertanyakan praktikdan pembagian pengetahuan.
Yang terjadi selanjutnya dari ketiga proses ini adalaha kakunya tanggapan kelembagaan dan kecenderungan para pemberi pendidikan untuk memaksakan kepada prmintaan baru itu tanggapan akademi yang merupakan ciri pelatihan formal. Pada waktu yang bersamaan perlawanan terhadap dinamika baru ini tidak hanya berasal dari tanggapan kelembagaan.
3. Perubahan ekonomi politik dari pendidikan sepanjang hayat
Transformasi permintaan social dan hubungan pelaihan permulaan, pendidikan orang dewasa dan lingkungan pendidikan menghadapi persoalaan. Persoalaan tersebut berupa ekonomi politik pendidikan sepanjang hayat, yang dimulai dengan masalah ekonomi. Ekonomi pendidikan sepanjang hayat dapat dijelaskan sebagai kebijakan konvensional mengenai ekonomi pendidikan sepanjang hayat dan perbandingan biaya untung tidak berlaku lagi. Karenannya penafsiran sempit akan keuntungan yang diharapkan dan prioritas investasi yang menghasilkan harus direisi, begitu juga masalah distribusi biaya.
Laporan club roma tahun 1979 mengenai tiada batas belaljar memberikan argumentasi sentral bahwa satu-satunya pelatihan aktif tersebar luas dalam waktu dan ruang akan memampukan masyarakat sekrang ini untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Terutama dalam konteks krisis yang dihadapi Negara, yang mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Pendidikan sepanjang hayat dan pengkajian kembali peran Negara
Peranan Negara dalam pendidikan merupakan kenyataan yang jelas dalam krisis di semua kawasan dunia. Krisis ini berhubungan dengan beberapa perubahan, ada yang bersifat politik, ekonomi, dan social.
Pemakaian kebijaksanaan dan langkah yang ditujukan pada lingkngan belajar meliputi : dukungan untuk pendidikan prasekolah non formal, pengaktifan jaringan perpustakaan umum, kebijakan untuk memberikan akses pada media massa, promosi lingkungan sekolah, keluarga dan pekerjaan.
BAGIAN KEDUA :PERGURUAN TINGGI & GAGASAN BARU PENDIDIKAN
Bab 4. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia
1. Modal SDM
Adalah John Kendrick di akhir dasawarsa 60-an yang mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya pembangunan sebuah bangsa yang disadari oleh optimalisasi peran sumber daya manusia, setelah sekian lama kita berpikir bahwa capital stock merupakan aspek tyerpenting dalam proses perubahan peradaban manusia.
Keberadaan pendidikan tinggi menjadi sangat vital dan stratgis untuk merepresentasiakna tinggkat ketercapaian pembangunan ketiga sector itu. Pendidikan pada hakekatnya adalah system pembentukan intellectual formation suatu masyarakat dan perguruan tinggi pada dasarnya sebuah milieu yang menjadi pendorong munculnya perubahan dalam masyarakat.
Perubahan paradigm perlu dilakukan secara gradual dan sistematik, agar tidak menyebabkan potensi konflik mengarah pada suasana yang destruktif. Semangat perubahan-perubahan itu harus pula diakomodasi dalamsebuah rencan induk pengembangan, sehingga setiap elemen perguruan tinggi memahami arah dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang akan diambil oleh manajemen perguruan tinggi. Sehingga sangat wajar bila masyarakat mempunyai harapan agar perguruan tinggi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu perguruan tinggi harus memfokuskan manajerial organisasinya pada ketercapaian kepuasan pengguna, maupun masyarakat intelektual pada umumnya.
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat
Peran Pemerintah
Bentuk umum peran dan keterlibatan tersebut adalah diberlakukannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengtur penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta dukungan pendanaan dan penyediaan fasilitas pendidikan. Kehadiran kedua peraturan yang mengatur kehidupan pendidikan tinggi,yakni PP No. 60 dan 61, merupakan bentuk dari peran pertama tersebut. Sejauh ini telah memberikan kepastian dan dukungan formal terhadap keberadaan perguruan tinggi namun efektifitasnya sanagat di tentukan oleh komitmen pelaksanaan dan tingkat operasional, serta kemampuan mengkoordiansi komitmen tersebut kepada lembaga horizontal. Peraturan pemerintah No. 60 tahun1999 sebenarnya telah secara jelas memposisikan PTN dan PTS dalam posisi yang sejajar. Hal mana dibuktikan denag pemberlakukan mekanisme akreditasi nasional yang sama bagi PTN dan PTS. Dengan demikian semestinya, berbagai kebijakan yang ditujukan bagi PTS dan PTN tidak lagi mendikotomikan keduanya. Namun yang terjadi, masih ada beberapa peraturan yang tetap memberlakukan standar ganda untuk PTN dan PTS.
Partisipasi Masyarakat
Harus diakui konsep pelibatan masyarakat yang dikembangkan saat ini, sering diartikan semata-mata sebagai pelimpahan tanggung jawab pendanaan dari pemerintah kepada masyarakat. Negara tidak mungkin sama sekali lepas tangan sama sekali secara drastis, bila tidak ingin merusak atmosphir otonomi pendidikan yang hendak dibangun.
Pelibatan dengan pemberian otonomi pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi harus bertindak fisien, efektif dan produktif akan tetapi kebijakan tersebut akan memiliki dampak negative dan menciptakan moral hazard bila tidak diikuti oleh system pengendalian yang efektif.
Model lain dalam upaya pelibatan masyarakat adalah dengan mengembangkan dewan pendidikan. Kehadiran dewan pendidikan dalam kamus pendidikan Indonesia pada dasarnya merupakan upaya untuk mendemokrasikan pendidikan.
3. Kecerdasan Intelektual dan Spiritual
Kiprah perguran tinggi dalam rekonstruksi social, budaya dan politik di Indonesia kini tidak hanya sebagai instrument nasional di daerah dengan Tri Dharma PT-nya. Menghadapi persoalaan bangsa yang masih terus menerus dalam belenggu krisis multidimensional, peran PT seharusnya tidak hanya terkait kecerdasan intelektual, tetapi sudah saatnya diperluas dengan member ruang bagi kecerdasan spiritual masyarakat bangsa.
Perluasan tanggung jawab PT tersebut adalah suatu keharusan, sejalan dengan bergesernya titik krisis yang menimpa bangsa ini dari krisis ekonomi ke krisis moral. Setiap individu atau juga masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan memahami kebenaran, keadilan dan kebaikan.
Bab 5. Pendidikan Pascasarjana dan Produksi Gagasan-gagasan
1. Pendahuluan
Pengalaman penulis sebagai anggota parlemen yang terlibat dalam memutuskan kebijakan pendidikan nasional, sering berhadapan dengan persoalan pendidikan yangriil di masyarakat. Kondisi riil di masyarakat tersebut diperoleh melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota parlemen. Sedangkan kebijakan pendidikan nasional merupakan hasil perdebatan dari perbedaan-perbedaan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Dengan dua fenomena pendidikan di atas yaitu tujun diselenggarakannya pendidikan pascasarjana dan persoalan pendidikan yang riil di masyarakat, penulis menangkap adanaya prsoalan yang penting.
2. Gambaran Pendidikan di Indonesia
Peningkatan mutu SDM melalui pembangunan pendidikn dipandang sebagai upaya peningkatan kemampuan daya saing bangsa dalam era globalisai, sehingga Banga Indonesia mampu berkompetisi dengan Negara-negara maju lainnya didunia.
Dalam keadaan seperti ini upaya pembangunan pendidikan nampakmdihadapkan pada beberapa pilihan : (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tidak terjadi stagnasi, bahkan setback, (2) meneruskan pembngunan dengan mengalokasikan tuntutan-tuntutan subtantif kebijakan yang timbul akibat pola dan dinamika berpikir yang dipandanglebih maju dalam ea reformasi ini, (3) keduanya, dengan asumsi bahwa pilihan ini parallel dengan upaya penanganan krisis pada tahap solusi operasional.
Menurut McRay, fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada adasrnya merujuk pada factor-faktor : (1) keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar, (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering, (3) besarnya tabungan masyarakat, (4) mutu pendidikan yang baik dan (5) etos kerja.
Dalam era globalisasi, peluang untuk memiliki pertumbuhanekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu Negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki : (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung, (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi, (3) keterampilan dan keahlian yang berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk, baik dari kualitas harga, maupun bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global.
3. Kajian Kebijakan Pendidikan
Pertama, mengenai tujuan dan arah pendidikan nasional. Bertolak belakang dari tujuan pendidikn, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Sistem pendidikan Nsional yaitumencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa.
Kedua, masalah anggaran. Ketidakberesan dalam manajemen pendidikan itu terlihat ketika masalah penting harus dikedepankan seperti pengupayakan dana pendidikan yang didorong untuk terus menerus mncapai angka 20%.
Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah harus sungguh-sungguh komitmen di bidang pendididkan sangat memperhatikan nasib guru.
Keempat, kebijak pemerataan pendidikan. Persoalan pemerataan pendidikan selama ini masih menjadi persoalan besar. Hanya orang dengan dana yang kuat yang mendapat kesempatan besar untuk memperoleh pendidikan.
BAGIAN KETIGA :EONOMI POLITIK PENDIDIKAN
Bab 6. Membangun Civil Society Melalui Pendidikan
1. Pendahuluan
Semua orang boleh menyampaikan apa yang dimuinya tnpa adanya batasan-batasan yang dianggap tidak wajar, sehingga yang terjadi justru, guliran reformasi tidak menghasilkan hal yang produktif, tetapi justru sebaliknya, kontra produktif. Selanjunya masyarakat dihinggapi rasa “muak” karena semua berbicara tetapi tidak banyak berbuat.
Akrinya muncul pandangan baru bahwa masa-masa kekuasaan rezim yang baru tumbang lebih memberikan keamanan dan ketentraman, dari pada penguasa baru silih berganti.
2. Masyarakat Sipil
Larry Diamond mencoba menjelaskan masyarakat sipil sebagai suatu bentuk organisasi social yang bersifat sukarela, mengatur sendiri, yang mampu untuk menyangga sendiri otonomi dari Negara dan terikat oleh pemerintahan resmi atau sejumlah UU yang ada.
Posisi masyarakat sipil adalah komunitas menengah, berada di anatara masyarakat bawah dan Negara. Di luar individu dan keluarga, mencerminkan aktivitas kelompok. Dari sini kita bias memahami bahwa masyarakat sipil dapat dipahami dirinya tidak mempersempit kategori sinonim dengan masyarakat atau segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Negara atau system politik.
Namun demikian masyarakat sipil “berhubungan dengan Negara” dalam beberapa hal, tetapi tidak bertujuan untuk memenangkan kekuatan formal atau kekuatan resmi dalam Negara. Karena itu organisasi masyarakat sipil meminta kepada Negara kelonggaran, keuntungn, perubahan kebijakan, keringanan, ganti rugi atau pertanggung jawaban.
3. Pendidikan Memadai
Karena pentingnya pendidikan yang memadai, penerima nobel bidang ekonomi, Amartya Sen mengisyaratkan pntingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat. Sen menegaskan, pembangunan merupakan proses pelapangan kebebasan masyarakat. Kebebasan menjadi tolak ukur apakah pembangunan ada pada jalur yang benar atau tidak.
Dalam menyampaikan gagasan tersebut, Sen menggunakan argumentasinya dalam dua alasan. Pertama, alasan evaluative, penilaian atas kemajuan masyarakat harus didasarkan pada sejauh mana kebebasan masyarakat meningkat. Kedua, alasan efektivitas, pencapaian pembangunan bergantung pada tingkat kualitas kebebasan rakyat.
Kebebasan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas. Semakin besar kapabilitas seseorang , makin besar pula kebebasan yang dia miliki untuk merespon peluang-peluang yang ada. Begitu pula sebaliknya. Tentu yang dimaksudkan Sen adalah peluang-peluang positif.
Kapabilitas berperan langsung menentukan kualitas martabat dan kualitas seseorang. Selain itu, kapabilitas juga berperan tidak langsung dengan mempengaruhi perubahan social dan produksi ekonomi. Konsep kapabilitas menjadi jelas apabila ditempatkan bersama konsep functionings. Kapabilitas dan functionings merupakan istilah khas Sen. Dijelaskan, functionings menunjuk aneka bentuk pencapaian actual dalam hidup seseorang. Pencapaian itu mencakup taraf mengada dan kemampuan melakukan tindakan yang dipandang berharga.
Pendidikan akan menjadi penting karena akan meningkatkan kapabilitas masyarakat. Apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, kapabilitasnya juga rendah. Akibatnya, anak-anak yang mampu mengenyam pendidikan tinggi hanya mereka yang berasal dari keluarga menengah atas. Apabila keadaan ini dibiarkan, akan berakibat ketidaksertaraan di masyarakat.
Bab 7. Pembangunan Ekonomi, Pendidikan dan Demokrasi
1. Pendahuluan
Salah satu pola perilaku kelembagaan pemerintah Orde Baru yang dinilai menghambat pembaharuan salama ini adalah dalam menentukan kepentingan program pendidikan, yang kerap kali menggunakan justifikasi kemapanan yang bersifat pasif. Dalam kontek inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk merubah masukan pendidikan menjadi dampak pembanguanan.
Tulisan akan mencoba memaparkan bagian-bagian sebagai berikut : pembangunan yang hanya menitikberatkan pertumbuhan akan menghadapi kejenuhan, pendidikan menjadi pintu masuk bagi demokratis masyarakatnya.
2. Pembangunan yang Menitikneratkan Pertumbuhan
Dalam konteks sejarah pemikiran Indonesia, Soekarno menjadi pelopor dari kritikan terhadap dominasi internasional. Sebagai reaksi terhadap kolonialisme, Soekarno meletakkan dasar-dasar pmikiran mengenai nasionalisme. Berbeda dengan Gramsci yang meletakkan pemikiran dominasi internasional itu dalam kerangka identitas nasional dan proses nation building.
Dengan melihat kenyataan praktek ekonomi di Negara kita selama ini, ternyata Negara kita lebih cenderung melihat masalah ekonomi Negara sebagaimana pendang kapitalismeyakni keterbatasan/kelangakaan sumberdaya alam versus ketidakterbatasan keinginan/kebutuhan manusia. jadi tidaklah heran kalau Negara kita menggaungkan teori yang di kemukakan oleh W.W Rostow yang diberi nama dengan teori Pertumbuhan “ Negara kita menggaungkan teori tersebut, tetapi lupa akan dampak negative atau multi player negative effect dari teori tersebut yang akibatnya sejak pertengahan 1997 negara kita diterpa krisis ekonomi hingga saat ini.
3. Pendidikan yang dibutuhkan Indonesia
Menurut Boediono, krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan turunnya kesejahteraan rakyat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ini menyebabkan daya beli masyarakat terhadap baranag dan jasa menurun. Daya beli terhadap pelayanan pendidikan juga ikut turun, karena orang tua murid berkurang pendapatannya untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Dalam kedaan seperti ini, upaya pembangunan pendidikan Nampak dihadapkan pada pilihan : (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tidak terjadi stagnasi, bahkan setback, (2) meneruskan pembangunan dengan mengakomodasikan tuntutan-tuntutan subtantif kebijakan yang timbul akibat pola dan dinamika berpikir yang dipandang lebih maju dalam era reformasi ini, (3) keduanya, dengan asumsi bahwa pilihan ini paralel dengan upaya penanganan krisis pada tahap solusi operasional.
Dengan demikian, pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang terpadu dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu relevansi pendidikan yang dilakukan secara efisien. Oleh karena itulah, aspek-aspek tersebut mnjadi tema pokok pembangunan pendidikan.
Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan system pendidikan yang efektif, integral, dan mengembangkan pendidik maupun peserta didik. Pertama, pemertaan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Kedua, perubahan system pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Ketiga, proses pendidikan yag holistic juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat.
Bab 8. Pengelolaan Otonomi Pendidikan
1. Pendahuluan
Otonomi daerah sudah berlangsung semenjak enam tahun lalu. Salah satu implikasi otonomi daerah dimaksud adalah dengan adanya otonomi atau desentralisasi pada bidang pendidikan. Otonomi daerah berarti terjadinya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota.
Dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, selain dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan, adalah kecenderungan merosotnya hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai. Selanjutnya, selain dua hal di atas, muncul keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu pihak, ada daerah yang optimis dan di pihak lain pesimis.
2. Pembahasan
Dengan digulirkannya otonomi pendidikan yang merupakan salah satu kewenangan esensial daerah, peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidiakn yang merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia di daerah telah terbuka. Hal ini terjadi karena bupati/kepala daerah melalui dinas pendidikan saat ini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kialitas pendidiakn di daerahnya \, baik melalui system penerimaan siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan system evaluasi dan sebagainya.
Reformasi pendidikan perlu dilakukan mengingat bangsa ini akan ikut bermain adlam globalisasi di berbagai bidang. Semua komponen pendidikan mulai dari siswa, guru, sekolah, birokrat, orang tua dan seluruh lapisan masyarakat perlu prosktif dalam setiap gerakan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Sehingga dengan pelaksanaan otonomi pendidikan, dearah akan semakin leluasa untuk menentukan system pendidikan yang akan diterapkan di daerahnya.
BAGIAN KEEMPAT :
WAJIB BELAJAR & EVALUASI PENDIDIKAN
Bab 9. Komitmen Politik dan Sukses Wajib Belajar
1. Pendahluan
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan critical mass di bidang pendidikan yaitu suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh suatu bangsa agar pembanguunan ekonomi bangsa tersebut dapat meningkat dengan cepat, karena adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.
2. Wajib Belajar
Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudka critical mass, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terdidik minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial, dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat.
Program pelaksanaan wajib belajar
Beberapa program pendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan selama ini meliuti : pendataan dan pemetaan sekolah, penyuluhan dan publikasi, pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat dan daerah, pemberian penghargaan berupa piagam Widyakrama bagi kabupaten/ kotamadya yang berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin serta gerakan nasional orang tua asuh.
Hasil pelaksanaan wajib belajar
Dilihat dari indicator angka partisipasi, kecenderungan keberhasilan wajib belajar menunjukkan pola yang sama dengan kecenderungan perkembangan jumlah siswa. Indikator siswa putus sekolah menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun pertama pencananngan.
Dilihat dari skala local, tingkat pencapaian angka partisipasi tiap provinsi bervariasi. Pada tahun 1994, hanya dua provinsi yang mencapai APK SLTP + MTs lebih dari 80% (tuntas pratama), yaitu Di Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pada tahun 1998, posisi tingkat pencapaian wajib belajar 9 tahun berdasarkan propinsi ini masih relative sama. Namun hamper semu propinsi mengalami penurunan tingkat APK SLTP + MTs, kecuali 8 propinsi yang mengalami kenaikan APK tetapi sangat minimal, yaitu Di Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Irian Jaya.
Masalah pelaksanaan wajib belajar
Walaupun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya pada empat tahun pertamasejak dicanangkan dapat dikatakan berhasil, namun terdapat sejumlah masalah, disamping masalah krisis ekonomi, yang harus mendapat perhatian di masa yang akan datang. Maslah-masalah tersebut meliputi : 1. kurangnya daya tampung siwa SLTP, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, pedalaman dan perbatasan. 2. Tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan tingkat SLTP. 3. Rendah mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ebtanas Murni sebagai salah satu indicator mutu pendidikan. 4. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, social ekonomi dan masyarakat setempat. 5. Koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah belum berjalan dengan efektif.
3. Komitmen Politik (pendidikan kesetaraan)
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang sisdiknas yang baru antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tentang globalisasi, kesetaraan dan keseimbanagan, jalur pendidikan and peserta didik.
Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Dengan demikian UU sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbanagan antara Iman,Ilmu dan amal. Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum, dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak muli, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.
PEMIKIRAN PENDIDIKAN
Bab 1. Pemikiran dan Kritikan Atas Pemikiran Pendidikan Paulo Freire.
1. Sejarah Hidup Freire
Paulo Freire adalah putra Brasil yang lahir pada tanggal 19 september, 1921. Tepatnya di daerah Recife sebelah timur laut Brasil. Freire terlahir dari kalangan yang sangat demokratis, menghargai dialog dan memperluas kesempatan kepada setiap anggotakeluarga untuk mengemukakan ekspresi pribadi masing-masing sehingga kemudian tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang sangat terbuka, menghargai pendapat orang lain dan selalu mengedepankan dialog.
Salah satu teorinya dalam pendidikan yang paling masyhur adalah bahwa pendidikan untuk manusia memanusiakan manusia. Teori ini lebih condaong kea rah filosofi eksistensialisme yang berusaha menggagas konsep manusia dan seluk beluk persoalan yang melingkupinya.
Karena pemikirannya yang kritis, tokoh humanism ini sangat aktif dalam menulis sehingga lahirlah beberapa karya tulinya. Diantaranya EDUCATION AS THE PRACTICE FOR FREEDOM, PEDGOGY OF THE OPPRESSED, EDUCATION FOR CRITICAL CONSCIOUSNESS dan PEDAGOGY OF HEART.
2. Pikiran-pikiran Pendidikan Freire
Pendidikan Kritis
Freire adalah tokoh pendidikan yang anti imperialism eksploitasi sekaligus penindasan, bagimy, tidak bias ditolerir sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Freireberpendapat bahwa pendidikan adalah untuk “memanusiakan manusia”. Dalam memahami kerangka filasfat Freiresebaiknya kita terlebih dahulu menirut pada akar persoalannya yang paling mendasar dari buah pikiranya. Freire dengan menggunakan pendekatan humanis membangun konsep pendidikannya mulai dari konsep manusia sebagai subyek aktif.
Posisi pengajar dan peserta didik oleh Freire dikatagorikan sebagai subyek “yang sadar”. Artinya kedua posisi ini sama-sama berfungsi sebagai subyek dalam prose pembelajaran. Peranan guru hanya mewakili dari seorang teman yang baik bagi muridnya. Adapun posisi realitas dunia menjadi medium atau obyek “yang disadari”. Disinilah manusia belajar dari hidupnya. Dengan begitu manusia dalam konsep pendidikan Freire mendapati posisi subyek aktif. Manusia kemudian belajar dari realitas sebagai medium pembelajaran.
Dalam kondisi social kau terpinggirkan terdapat beberapa karakter khas yang kemudian melahirkan persoalaan kompleks. Penindasan adalah salah satu di antaranya yakni ketika otoritas penguasa lebih dominan dan mengekploitasi manusia tanpa keadilan sedikit pun. Untuk mengubah kondisi social masyarakat tertindas itukah, Freire menggagas gerakan “penyadaran”. Sebagai usaha membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan bisu yang selalu menakutkan.
Maksud dari gerakan penyadaran ini adalah agar manusiabisa menh\genal realitas sekaligus dirinya sendiri. Manusia bias memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dengan kritis.
Dalam hal ini Freire memetakan tipologi kesadaran manusia dalam empat katagori:
Kesadaran Magis merupakan jenis kesadaran paling determinis. Seorang manusia tidak mampu memahami realitas sekaligus dirinya sendiri.
Kesedaran Naif adalah jenis kesadaran yang sedikit berada diatas tingkatannya disbanding dengan sebelumnyakesadaran naïf dalam diri manusia baru sebatas mengerti namun kurang bias menganalisa persolan-persoalan sosial yang berkaitan dengan unsure-unsur yang mendukung suatu problem social.
Kesadaran Kritis adalah jenis paling ideal di antara jenis kesadaran sebelumnya kesadarn kritis bersifat analitis sekaligus praktis.
Kesadaran Tranformative adalah puncak kesadaran dari kesadran kritis. Dalam istilah lain kesadaran ini adalah “kesadannya kesadaran”. Orang makin praktis dalam merumurkan persoalaan.
Alat Perlawanan
Paulo Freire mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan dari pandangan mendasarnya yang banyak dikritik orang yaitu bahwa dunia hanya terbagi atas 2 kelompok : kelompok penindas dan kelompok tertindas. Setiap orang pastilah menjadi bagian dari salah satu kelompok entah dia si penindas ataukah si tertindas.
Freire berpendapat bahwa dalam pendidikan, peserta didik tidak boleh dipahami sebagai obyek tersendiri yang harus digarap dan diisi oleh pendidik. Dalam istilah Freire, sisitem pendidikan seperti itu disebut system bank, di mana peserta didik adalah tabungan dan terdidik sebagai penabung. Pandangan tentang pendidikan semacam ini pada prakteknya cenderung bersifat otorite dan menhalangi kesadaran peserta didik untuk berkembang.
Dengan demikian, pendidikan harus berorientasi mengarahkan manusia pada pengenalan akan realitas diri dan dunianya dengan melibatkan dua unsur yakni pengajar dan pelajar disatu pihak sebagai subyek sadardan realitas dunia di pihak lain sebagai obyek tersadari.
Butiran-butiran pemahaman yang membangun filsafat pendidikan Freire dapat di jekaskan sebagai berikut : Manusia tidak hanya berada di dunia, tetapi juga berinteraksi dengan dunia dimana ia berada. Di dalam situasi keberadaanya tersebut, manusia harus memiliki kesadaran kritis yang diarahkan pada realitas sehingga terjadi interaksi ketika manusia menanyai, menguji dan menjelajahi realitas tersebut.
Dalam penerapanya dalam kurikulum Freire mengusulkan kurikulum yang bertolak belakang dari realitas konkret peserta didik dan yang muatannya mampu menumbuhkan kesadaran kritis.
Pendidikan Masyarakat Kota
Buku Freire, Pendidikan Masyarakat kota merupakan rangkuman diaog seputar dunia pendidikan dan Paulo Freire sebagai narasumber atas dialog tersebut. Membicarakan pendidikan dan juga sekolah secara kritis. Sebuah studi kasus yang mengambil fokusnya di Negara Brasil, tepatnya di kota Sao Paulo yang pernah mengalami kebangkrutan dalam hal ini pendidikan pada dasarwarsa 1990-an. Paulo Freire juga menekankan perlu adanya keadilan dalam mengakses pendidikan. Manajmen, kurikulum dan operasional pendidikan serta perangkat organisasi tersurat menjadi fokus pembicaraan oleh Paulo.
Pendidikan Masyarakat Kota yang semula memiliki judul aslinya Pedagogy of the city, memiliki ruang pembahasannya. Pertama, pendidikan yang membebaskan untuk masyarakat urban kotemporer. Kedua, refleksi tentang pengalaman bersama tiga pendidikan. Epilog dan postkrip-nya mengambil tema, meninjau ulang pendidikan di Sao Paulo.
3. Kritikan Atas Pemikiran Freire
Para sarjan kita telah sepakat secara penuh bahwa yang dimaksudkan dengan pendidikan kritis ialah seluruh gagasan yang pernah dikembangkan oleh Paulo Freire. Apa yang telah di gagas olh Freire bukan semata-manat sebatas wacana pendidikan saja. Namun lebih jauh Freire telah mengguanakan pendekatan filosofis yang kemudian membangun paradugma pendidikan kritis.
Bab 2. Pemikiran Pendidikan John Dewey dan Relevansinya dengan Indonesia
1. Sejarah Hidup Dewey
John Dewey, lahir 1859 di Burlington, Vermont dan wafat 1952, adalah filosofi Amerika dan dianggap pendidik paling terkemuka pada masanya. Meraih doctor filsafat dari John Hopkins University, ia mengajar di University of Michigan, University of Minesota, University of Chicago, Columbia Universitydan berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Karya-karyanya di bidang pendidikan, antara lain, Democracy and Education, Logic dan Experience and Education.
2. Pemikiran Pendidikan dewey
Demokrasi Pendidikan
John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyampaikan pesan revolusioner : masyarakat yang demokratis harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya serta kualitas pendidikan yang sama. Hakikat pendidikan yang demokrasi adalah kemerdekaan. Tujuan pendidikan dalamsuatu Negara yang demokrasi adalah membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan dan berbagai “perbudakan”lainnya.
Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga Negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting.
Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideology non-demokrasi. Berdasarkan catatan, John Dewey diprediksikan bahwa di masa depan, sekolah merupakan sebuah miniature masyarakat demokratis.
Komunitas
John Dewey menyatakan bahwa demokrasi adalah yang paling bermoral, paling masuk akal dan paling cocok untuk dunia modern. Lebih terlihat sebagai seorang pragmatis keyimbang utopis, pandangan dan gagasan Dewey melihat komunitas terbangun dari ikatan-ikatan yang secara rumit saling berkaitan melalui komunikasi. Dewey mngamati bahwa “masyarakat tidak terus ada karena penyebaran, karena komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi.
Gagasan Dewey tentang komunitas juga menyangkut partisipasi tatkala individu-individu berkerja sama, memasuki “aktivitas orang lain’ dan “ mengambil peran dalam upaya nersama dan kerja sama” maka mereka sedang ber[partisipasi dalam pengembangan komunita.
Dalam salah satu tulisannya yang berjudul My pedagogic Creed, Dewey meyakini bahwa seluruh pendidikan adalah suatu proses partisipasi setiap individu dalam suatu kesadaran persaingan social. Proses ini umumnya telah diwarisi peserta kekuatan mereka. Melalui proses pendidikan tanpa sadar ini, setiap individu secara bertahap berbagi dengan sumber-sumber moral dan pengetahuan dalam kehidupan manusia.
Lebih jauh Dewey menyatakan bahwa factor psikologis dan social terkait secara organic dalam proses pendidikan. Dalam pandangannya, pendidikan tidak bias memihak salah satu dari dua unsure yang paling terkait atau mementingkan salah satu dari yang lainny.
3. Relevansi Atas Pendidikan di Indonesia
Pertama, pemerataan infrastuktur dan suprastruktur pendidika.di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan.
Kedua, perubahan system pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini amat memungkinkan pihak sekolah untuk bereksplorasi, baik dalam program maupun kurikulum yang benar-benar kontekstual, yaitu berdasarkan pada kebutuhan anak didik dan menyatu dengan budaya dan karakter setempat.
Ketiga, proses pendidikan dikalanhan yang holistic juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat. Dengan demikian , proses pendidikan tidak dapat dikotakkan dalam pendidikan formal blaka tetapi perlu dibuat system pendidikan berkesinambungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat.
Bab 3. Pemikiran pendidika Paul Belanger : Masyarakat Belajar
Paul Belanger berpendapat, peningkatan permintaan terhadap pendidikan sepanjang kehidupan, didorong oleh kenaikan dalam tingkat pesekolahan di semua Negara. Selanjutnya munculnya system pendidikan sepanjang hidup akibat dari tekanan social baru yang diciptakan oleh : krisis pekerjaan, pencarian identits budaya dan upaya mempertanyakan pola untuk terlaksananya demokrasi liberal.
Terhadap masalah ini, Belangerberkomentar pada tiga focus tema : (1) transformasi hubungan antara pelatiah permulaa, pendidikan orang dewasa dan lingkungan belajar. (2) dinamika internal, yang bersifat fundamental dari transformasi sekarang pada suasana pendidikan, (3) perubahan iklim politik dari pendidikan sepajang hayat.
1. Transformasi hubungan antara ketiga Komponen pendidikan sepanjang hayat.
Latihan permulaan.
Dalam hal ini pengertian pendidikan merupakan suatu proses yang berlanjut yang berasal dari pengakuan bahwa belajar berlangsung seumur hidup.
Pendidikan orang dewasa.
Dalam hal ini transformasiyang terjadi pada suasana pendidikan yang terkait, bukan hanya dengan perubahan yang mempengaruhi pelatihan permulaan, tetapi juga keberhasilan pendidikan orang dewasa sekarang ini.
Lingkungan belajar.
Dalamhal ini harus dipahami, pendidikan bukanlah hanya sekedar pendidikan. Sebab lingkungan rumah, sekolah, dan tempat kerja di mana warga belajar menghayati kehidupannya tidak bias diabaikan karena masalah ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan didalamnya.
2. Dinamika internal yang bersifat fundamental dari transformasi suasana pendidikan
Pertentangan antara permintaan dan persediaan
Masalah ini harus perhatikan dua hal : (1) adanya ledakan permintaan akan pendidikan orang dewasa dan tranformasi yang menyertai tidak mengarah pada peerkembangan yang sesuai dengan tanggapan biasa dan lembaga yang menyediakannya.
(2) hubungan antara permintaan social dan tanggapan pendidikan, jauh daro sekedar proses keseimbangan yang adaptif membawa serta ke permukaan kepentingan yang berbeda-beda dan memerlukan perundingan atau negoisasi social.
Penganekaragaman tanggapan
Saat kita sedang menyasksikan penganekaragaman para pemberi pelatihan berkelanjutan. Harus dipahami bahwa pelatihan bukanlah sekedar pendididkan terlembaga. Namun harus perhatikan : terdapat suatu dinamika yangbekerja antara persekolahan dan alternative pendidikan, sebagai suatu dinamika yang didasarkan pada saling melengkapi, juga suatu proses perubahan, mempertanyakan praktikdan pembagian pengetahuan.
Yang terjadi selanjutnya dari ketiga proses ini adalaha kakunya tanggapan kelembagaan dan kecenderungan para pemberi pendidikan untuk memaksakan kepada prmintaan baru itu tanggapan akademi yang merupakan ciri pelatihan formal. Pada waktu yang bersamaan perlawanan terhadap dinamika baru ini tidak hanya berasal dari tanggapan kelembagaan.
3. Perubahan ekonomi politik dari pendidikan sepanjang hayat
Transformasi permintaan social dan hubungan pelaihan permulaan, pendidikan orang dewasa dan lingkungan pendidikan menghadapi persoalaan. Persoalaan tersebut berupa ekonomi politik pendidikan sepanjang hayat, yang dimulai dengan masalah ekonomi. Ekonomi pendidikan sepanjang hayat dapat dijelaskan sebagai kebijakan konvensional mengenai ekonomi pendidikan sepanjang hayat dan perbandingan biaya untung tidak berlaku lagi. Karenannya penafsiran sempit akan keuntungan yang diharapkan dan prioritas investasi yang menghasilkan harus direisi, begitu juga masalah distribusi biaya.
Laporan club roma tahun 1979 mengenai tiada batas belaljar memberikan argumentasi sentral bahwa satu-satunya pelatihan aktif tersebar luas dalam waktu dan ruang akan memampukan masyarakat sekrang ini untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Terutama dalam konteks krisis yang dihadapi Negara, yang mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Pendidikan sepanjang hayat dan pengkajian kembali peran Negara
Peranan Negara dalam pendidikan merupakan kenyataan yang jelas dalam krisis di semua kawasan dunia. Krisis ini berhubungan dengan beberapa perubahan, ada yang bersifat politik, ekonomi, dan social.
Pemakaian kebijaksanaan dan langkah yang ditujukan pada lingkngan belajar meliputi : dukungan untuk pendidikan prasekolah non formal, pengaktifan jaringan perpustakaan umum, kebijakan untuk memberikan akses pada media massa, promosi lingkungan sekolah, keluarga dan pekerjaan.
BAGIAN KEDUA :PERGURUAN TINGGI & GAGASAN BARU PENDIDIKAN
Bab 4. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia
1. Modal SDM
Adalah John Kendrick di akhir dasawarsa 60-an yang mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya pembangunan sebuah bangsa yang disadari oleh optimalisasi peran sumber daya manusia, setelah sekian lama kita berpikir bahwa capital stock merupakan aspek tyerpenting dalam proses perubahan peradaban manusia.
Keberadaan pendidikan tinggi menjadi sangat vital dan stratgis untuk merepresentasiakna tinggkat ketercapaian pembangunan ketiga sector itu. Pendidikan pada hakekatnya adalah system pembentukan intellectual formation suatu masyarakat dan perguruan tinggi pada dasarnya sebuah milieu yang menjadi pendorong munculnya perubahan dalam masyarakat.
Perubahan paradigm perlu dilakukan secara gradual dan sistematik, agar tidak menyebabkan potensi konflik mengarah pada suasana yang destruktif. Semangat perubahan-perubahan itu harus pula diakomodasi dalamsebuah rencan induk pengembangan, sehingga setiap elemen perguruan tinggi memahami arah dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang akan diambil oleh manajemen perguruan tinggi. Sehingga sangat wajar bila masyarakat mempunyai harapan agar perguruan tinggi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu perguruan tinggi harus memfokuskan manajerial organisasinya pada ketercapaian kepuasan pengguna, maupun masyarakat intelektual pada umumnya.
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat
Peran Pemerintah
Bentuk umum peran dan keterlibatan tersebut adalah diberlakukannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengtur penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta dukungan pendanaan dan penyediaan fasilitas pendidikan. Kehadiran kedua peraturan yang mengatur kehidupan pendidikan tinggi,yakni PP No. 60 dan 61, merupakan bentuk dari peran pertama tersebut. Sejauh ini telah memberikan kepastian dan dukungan formal terhadap keberadaan perguruan tinggi namun efektifitasnya sanagat di tentukan oleh komitmen pelaksanaan dan tingkat operasional, serta kemampuan mengkoordiansi komitmen tersebut kepada lembaga horizontal. Peraturan pemerintah No. 60 tahun1999 sebenarnya telah secara jelas memposisikan PTN dan PTS dalam posisi yang sejajar. Hal mana dibuktikan denag pemberlakukan mekanisme akreditasi nasional yang sama bagi PTN dan PTS. Dengan demikian semestinya, berbagai kebijakan yang ditujukan bagi PTS dan PTN tidak lagi mendikotomikan keduanya. Namun yang terjadi, masih ada beberapa peraturan yang tetap memberlakukan standar ganda untuk PTN dan PTS.
Partisipasi Masyarakat
Harus diakui konsep pelibatan masyarakat yang dikembangkan saat ini, sering diartikan semata-mata sebagai pelimpahan tanggung jawab pendanaan dari pemerintah kepada masyarakat. Negara tidak mungkin sama sekali lepas tangan sama sekali secara drastis, bila tidak ingin merusak atmosphir otonomi pendidikan yang hendak dibangun.
Pelibatan dengan pemberian otonomi pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi harus bertindak fisien, efektif dan produktif akan tetapi kebijakan tersebut akan memiliki dampak negative dan menciptakan moral hazard bila tidak diikuti oleh system pengendalian yang efektif.
Model lain dalam upaya pelibatan masyarakat adalah dengan mengembangkan dewan pendidikan. Kehadiran dewan pendidikan dalam kamus pendidikan Indonesia pada dasarnya merupakan upaya untuk mendemokrasikan pendidikan.
3. Kecerdasan Intelektual dan Spiritual
Kiprah perguran tinggi dalam rekonstruksi social, budaya dan politik di Indonesia kini tidak hanya sebagai instrument nasional di daerah dengan Tri Dharma PT-nya. Menghadapi persoalaan bangsa yang masih terus menerus dalam belenggu krisis multidimensional, peran PT seharusnya tidak hanya terkait kecerdasan intelektual, tetapi sudah saatnya diperluas dengan member ruang bagi kecerdasan spiritual masyarakat bangsa.
Perluasan tanggung jawab PT tersebut adalah suatu keharusan, sejalan dengan bergesernya titik krisis yang menimpa bangsa ini dari krisis ekonomi ke krisis moral. Setiap individu atau juga masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan memahami kebenaran, keadilan dan kebaikan.
Bab 5. Pendidikan Pascasarjana dan Produksi Gagasan-gagasan
1. Pendahuluan
Pengalaman penulis sebagai anggota parlemen yang terlibat dalam memutuskan kebijakan pendidikan nasional, sering berhadapan dengan persoalan pendidikan yangriil di masyarakat. Kondisi riil di masyarakat tersebut diperoleh melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota parlemen. Sedangkan kebijakan pendidikan nasional merupakan hasil perdebatan dari perbedaan-perbedaan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Dengan dua fenomena pendidikan di atas yaitu tujun diselenggarakannya pendidikan pascasarjana dan persoalan pendidikan yang riil di masyarakat, penulis menangkap adanaya prsoalan yang penting.
2. Gambaran Pendidikan di Indonesia
Peningkatan mutu SDM melalui pembangunan pendidikn dipandang sebagai upaya peningkatan kemampuan daya saing bangsa dalam era globalisai, sehingga Banga Indonesia mampu berkompetisi dengan Negara-negara maju lainnya didunia.
Dalam keadaan seperti ini upaya pembangunan pendidikan nampakmdihadapkan pada beberapa pilihan : (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tidak terjadi stagnasi, bahkan setback, (2) meneruskan pembngunan dengan mengalokasikan tuntutan-tuntutan subtantif kebijakan yang timbul akibat pola dan dinamika berpikir yang dipandanglebih maju dalam ea reformasi ini, (3) keduanya, dengan asumsi bahwa pilihan ini parallel dengan upaya penanganan krisis pada tahap solusi operasional.
Menurut McRay, fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada adasrnya merujuk pada factor-faktor : (1) keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar, (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering, (3) besarnya tabungan masyarakat, (4) mutu pendidikan yang baik dan (5) etos kerja.
Dalam era globalisasi, peluang untuk memiliki pertumbuhanekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu Negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki : (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung, (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi, (3) keterampilan dan keahlian yang berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk, baik dari kualitas harga, maupun bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global.
3. Kajian Kebijakan Pendidikan
Pertama, mengenai tujuan dan arah pendidikan nasional. Bertolak belakang dari tujuan pendidikn, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Sistem pendidikan Nsional yaitumencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa.
Kedua, masalah anggaran. Ketidakberesan dalam manajemen pendidikan itu terlihat ketika masalah penting harus dikedepankan seperti pengupayakan dana pendidikan yang didorong untuk terus menerus mncapai angka 20%.
Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah harus sungguh-sungguh komitmen di bidang pendididkan sangat memperhatikan nasib guru.
Keempat, kebijak pemerataan pendidikan. Persoalan pemerataan pendidikan selama ini masih menjadi persoalan besar. Hanya orang dengan dana yang kuat yang mendapat kesempatan besar untuk memperoleh pendidikan.
BAGIAN KETIGA :EONOMI POLITIK PENDIDIKAN
Bab 6. Membangun Civil Society Melalui Pendidikan
1. Pendahuluan
Semua orang boleh menyampaikan apa yang dimuinya tnpa adanya batasan-batasan yang dianggap tidak wajar, sehingga yang terjadi justru, guliran reformasi tidak menghasilkan hal yang produktif, tetapi justru sebaliknya, kontra produktif. Selanjunya masyarakat dihinggapi rasa “muak” karena semua berbicara tetapi tidak banyak berbuat.
Akrinya muncul pandangan baru bahwa masa-masa kekuasaan rezim yang baru tumbang lebih memberikan keamanan dan ketentraman, dari pada penguasa baru silih berganti.
2. Masyarakat Sipil
Larry Diamond mencoba menjelaskan masyarakat sipil sebagai suatu bentuk organisasi social yang bersifat sukarela, mengatur sendiri, yang mampu untuk menyangga sendiri otonomi dari Negara dan terikat oleh pemerintahan resmi atau sejumlah UU yang ada.
Posisi masyarakat sipil adalah komunitas menengah, berada di anatara masyarakat bawah dan Negara. Di luar individu dan keluarga, mencerminkan aktivitas kelompok. Dari sini kita bias memahami bahwa masyarakat sipil dapat dipahami dirinya tidak mempersempit kategori sinonim dengan masyarakat atau segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Negara atau system politik.
Namun demikian masyarakat sipil “berhubungan dengan Negara” dalam beberapa hal, tetapi tidak bertujuan untuk memenangkan kekuatan formal atau kekuatan resmi dalam Negara. Karena itu organisasi masyarakat sipil meminta kepada Negara kelonggaran, keuntungn, perubahan kebijakan, keringanan, ganti rugi atau pertanggung jawaban.
3. Pendidikan Memadai
Karena pentingnya pendidikan yang memadai, penerima nobel bidang ekonomi, Amartya Sen mengisyaratkan pntingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat. Sen menegaskan, pembangunan merupakan proses pelapangan kebebasan masyarakat. Kebebasan menjadi tolak ukur apakah pembangunan ada pada jalur yang benar atau tidak.
Dalam menyampaikan gagasan tersebut, Sen menggunakan argumentasinya dalam dua alasan. Pertama, alasan evaluative, penilaian atas kemajuan masyarakat harus didasarkan pada sejauh mana kebebasan masyarakat meningkat. Kedua, alasan efektivitas, pencapaian pembangunan bergantung pada tingkat kualitas kebebasan rakyat.
Kebebasan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas. Semakin besar kapabilitas seseorang , makin besar pula kebebasan yang dia miliki untuk merespon peluang-peluang yang ada. Begitu pula sebaliknya. Tentu yang dimaksudkan Sen adalah peluang-peluang positif.
Kapabilitas berperan langsung menentukan kualitas martabat dan kualitas seseorang. Selain itu, kapabilitas juga berperan tidak langsung dengan mempengaruhi perubahan social dan produksi ekonomi. Konsep kapabilitas menjadi jelas apabila ditempatkan bersama konsep functionings. Kapabilitas dan functionings merupakan istilah khas Sen. Dijelaskan, functionings menunjuk aneka bentuk pencapaian actual dalam hidup seseorang. Pencapaian itu mencakup taraf mengada dan kemampuan melakukan tindakan yang dipandang berharga.
Pendidikan akan menjadi penting karena akan meningkatkan kapabilitas masyarakat. Apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, kapabilitasnya juga rendah. Akibatnya, anak-anak yang mampu mengenyam pendidikan tinggi hanya mereka yang berasal dari keluarga menengah atas. Apabila keadaan ini dibiarkan, akan berakibat ketidaksertaraan di masyarakat.
Bab 7. Pembangunan Ekonomi, Pendidikan dan Demokrasi
1. Pendahuluan
Salah satu pola perilaku kelembagaan pemerintah Orde Baru yang dinilai menghambat pembaharuan salama ini adalah dalam menentukan kepentingan program pendidikan, yang kerap kali menggunakan justifikasi kemapanan yang bersifat pasif. Dalam kontek inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk merubah masukan pendidikan menjadi dampak pembanguanan.
Tulisan akan mencoba memaparkan bagian-bagian sebagai berikut : pembangunan yang hanya menitikberatkan pertumbuhan akan menghadapi kejenuhan, pendidikan menjadi pintu masuk bagi demokratis masyarakatnya.
2. Pembangunan yang Menitikneratkan Pertumbuhan
Dalam konteks sejarah pemikiran Indonesia, Soekarno menjadi pelopor dari kritikan terhadap dominasi internasional. Sebagai reaksi terhadap kolonialisme, Soekarno meletakkan dasar-dasar pmikiran mengenai nasionalisme. Berbeda dengan Gramsci yang meletakkan pemikiran dominasi internasional itu dalam kerangka identitas nasional dan proses nation building.
Dengan melihat kenyataan praktek ekonomi di Negara kita selama ini, ternyata Negara kita lebih cenderung melihat masalah ekonomi Negara sebagaimana pendang kapitalismeyakni keterbatasan/kelangakaan sumberdaya alam versus ketidakterbatasan keinginan/kebutuhan manusia. jadi tidaklah heran kalau Negara kita menggaungkan teori yang di kemukakan oleh W.W Rostow yang diberi nama dengan teori Pertumbuhan “ Negara kita menggaungkan teori tersebut, tetapi lupa akan dampak negative atau multi player negative effect dari teori tersebut yang akibatnya sejak pertengahan 1997 negara kita diterpa krisis ekonomi hingga saat ini.
3. Pendidikan yang dibutuhkan Indonesia
Menurut Boediono, krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan turunnya kesejahteraan rakyat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ini menyebabkan daya beli masyarakat terhadap baranag dan jasa menurun. Daya beli terhadap pelayanan pendidikan juga ikut turun, karena orang tua murid berkurang pendapatannya untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Dalam kedaan seperti ini, upaya pembangunan pendidikan Nampak dihadapkan pada pilihan : (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tidak terjadi stagnasi, bahkan setback, (2) meneruskan pembangunan dengan mengakomodasikan tuntutan-tuntutan subtantif kebijakan yang timbul akibat pola dan dinamika berpikir yang dipandang lebih maju dalam era reformasi ini, (3) keduanya, dengan asumsi bahwa pilihan ini paralel dengan upaya penanganan krisis pada tahap solusi operasional.
Dengan demikian, pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang terpadu dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu relevansi pendidikan yang dilakukan secara efisien. Oleh karena itulah, aspek-aspek tersebut mnjadi tema pokok pembangunan pendidikan.
Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan system pendidikan yang efektif, integral, dan mengembangkan pendidik maupun peserta didik. Pertama, pemertaan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Kedua, perubahan system pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Ketiga, proses pendidikan yag holistic juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat.
Bab 8. Pengelolaan Otonomi Pendidikan
1. Pendahuluan
Otonomi daerah sudah berlangsung semenjak enam tahun lalu. Salah satu implikasi otonomi daerah dimaksud adalah dengan adanya otonomi atau desentralisasi pada bidang pendidikan. Otonomi daerah berarti terjadinya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota.
Dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, selain dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan, adalah kecenderungan merosotnya hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai. Selanjutnya, selain dua hal di atas, muncul keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu pihak, ada daerah yang optimis dan di pihak lain pesimis.
2. Pembahasan
Dengan digulirkannya otonomi pendidikan yang merupakan salah satu kewenangan esensial daerah, peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidiakn yang merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia di daerah telah terbuka. Hal ini terjadi karena bupati/kepala daerah melalui dinas pendidikan saat ini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kialitas pendidiakn di daerahnya \, baik melalui system penerimaan siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan system evaluasi dan sebagainya.
Reformasi pendidikan perlu dilakukan mengingat bangsa ini akan ikut bermain adlam globalisasi di berbagai bidang. Semua komponen pendidikan mulai dari siswa, guru, sekolah, birokrat, orang tua dan seluruh lapisan masyarakat perlu prosktif dalam setiap gerakan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Sehingga dengan pelaksanaan otonomi pendidikan, dearah akan semakin leluasa untuk menentukan system pendidikan yang akan diterapkan di daerahnya.
BAGIAN KEEMPAT :
WAJIB BELAJAR & EVALUASI PENDIDIKAN
Bab 9. Komitmen Politik dan Sukses Wajib Belajar
1. Pendahluan
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan critical mass di bidang pendidikan yaitu suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh suatu bangsa agar pembanguunan ekonomi bangsa tersebut dapat meningkat dengan cepat, karena adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.
2. Wajib Belajar
Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudka critical mass, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terdidik minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial, dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat.
Program pelaksanaan wajib belajar
Beberapa program pendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan selama ini meliuti : pendataan dan pemetaan sekolah, penyuluhan dan publikasi, pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat dan daerah, pemberian penghargaan berupa piagam Widyakrama bagi kabupaten/ kotamadya yang berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin serta gerakan nasional orang tua asuh.
Hasil pelaksanaan wajib belajar
Dilihat dari indicator angka partisipasi, kecenderungan keberhasilan wajib belajar menunjukkan pola yang sama dengan kecenderungan perkembangan jumlah siswa. Indikator siswa putus sekolah menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun pertama pencananngan.
Dilihat dari skala local, tingkat pencapaian angka partisipasi tiap provinsi bervariasi. Pada tahun 1994, hanya dua provinsi yang mencapai APK SLTP + MTs lebih dari 80% (tuntas pratama), yaitu Di Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pada tahun 1998, posisi tingkat pencapaian wajib belajar 9 tahun berdasarkan propinsi ini masih relative sama. Namun hamper semu propinsi mengalami penurunan tingkat APK SLTP + MTs, kecuali 8 propinsi yang mengalami kenaikan APK tetapi sangat minimal, yaitu Di Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Irian Jaya.
Masalah pelaksanaan wajib belajar
Walaupun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya pada empat tahun pertamasejak dicanangkan dapat dikatakan berhasil, namun terdapat sejumlah masalah, disamping masalah krisis ekonomi, yang harus mendapat perhatian di masa yang akan datang. Maslah-masalah tersebut meliputi : 1. kurangnya daya tampung siwa SLTP, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, pedalaman dan perbatasan. 2. Tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan tingkat SLTP. 3. Rendah mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ebtanas Murni sebagai salah satu indicator mutu pendidikan. 4. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, social ekonomi dan masyarakat setempat. 5. Koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah belum berjalan dengan efektif.
3. Komitmen Politik (pendidikan kesetaraan)
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang sisdiknas yang baru antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tentang globalisasi, kesetaraan dan keseimbanagan, jalur pendidikan and peserta didik.
Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Dengan demikian UU sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbanagan antara Iman,Ilmu dan amal. Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum, dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak muli, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.
diposting oleh Diajie Ary Tohfati pada
03.16
2 Komentar
